GHSNEWS.ID | JAKARTA — Wacana menambah jumlah kementerian bisa saja dilakukan jika memang ada kebutuhan dan didasarkan pada efektivitas.
"Kursi menteri ini harus didasarkan pada kebutuhan. Indonesia ini kan negara besar, yang memiliki banyak tantangan kompleks dalam pengelolaannya," kata Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono dalam keterangannya, Sabtu (18/5).
Politikus yang akrab disapa BHS ini menilai bukan suatu hal yang berlebihan jika Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri.
"Selama itu sesuai dengan aturan mekanisme. Artinya, diajukan ke DPR, lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Bisa tidaknya, ya tergantung dari persetujuan dari DPR dan MK itu. Tak perlu diperdebatkan sebenarnya," kata BHS.
Namun, lanjutnya, jika memang diperdebatkan, BHS mengajukan perbandingan dengan jumlah menteri di negara tetangga.
"Malaysia itu memiliki 27 menteri dan 25 wakil menteri atau menteri muda, dengan luasan wilayah yang lebih kecil dan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan Indonesia," urai BHS.
Ia juga membandingkan dengan Myanmar, yang memiliki 25 menteri dan 19 wamen atau Singapura yang memiliki 21 menteri dan 26 wamen atau menteri muda.
"Jadi kalau kita dibandingkan, jumlah menteri mereka lebih banyak dibandingkan Indonesia saat ini. Padahal permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia itu lebih kompleks dibandingkan mereka," kata BHS.
