Danlanud Sultan Hasanuddin: Keberhasilan Koperasi Terletak Pada Kepercayaan Anggotanya

GHSNEWS.ID | MAKASSAR — Danlanud Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han secara langsung meresmikan D'Corner Cafe and Mart, bertempat di Jl. Boeing Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, kemarin.

Acara peresmian ditandai dengan penekanan sirine dan penandatanganan prasasti oleh Danlanud Sultan Hasanuddin didampingi Ketua PIA AG Cab.7/D.II Lanud Sultan Hasanuddin.

Dalam kesempatan tersebut, Danlanud Sultan Hasanuddin menyampaikan bahwa peresmian D'Corner Cafe and Mart adalah bagian dari  pengembangan inovasi serta semangat dari para pengurus yang ingin koperasinya berkembang dan semakin maju untuk dapat bersaing di era modern. 

"Nantinya D'Corner Cafe and Mart Tidak hanya menjadi tempat berbelanja kebutuhan harian, tetapi juga menjadi ruang untuk bersantai, berdiskusi, dan mempererat silaturahmi antar anggota dan masyarakat yang tinggal di sekitar Lanud," kata dia.

Ia berharap pengelolaan D’Corner Caffe and Mart dibawah Primer Koperasi Lanud Sultan Hasanuddin ini dapat dijalankan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. 

“Keberhasilan koperasi terletak pada kepercayaan anggotanya. Oleh karena itu, mari kita jaga dan dukung bersama agar keberadaan tempat ini bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata,” harapnya. (R/01/pen)

Bulan Ramadhan, Momen Pemerintah Untuk Menggerakkan UMKM

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Setiap bulan Ramadhan selalu menjadi momen bagi UMKM dan ekonomi kreatif (Ekraf) meningkatkan produktivitasnya. 

"Selain peningkatan kualitas dan kuantitas, mereka juga biasanya mengupayakan lahirnya produk-produk baru yang lebih bagus dan kreatif," kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya kepada wartawan, pada Minggu (2/3).

Para pebisnis UMKM dan ekraf, kata dia, selalu mengandalkan bulan Ramadhan, karena pada momen ini mereka selalu berharap dapat keuntungan lebih dibandingkan dengan bulan lainnya.

"Itu sejalan dengan meningkatnya minat dan keinginan belanja masyarakat," jelasnya.

Seiring dengan momen tersebut, Ia meminta pemerintah untuk mendukung jalannya ekonomi masyarakat dengan menggerakkan UMKM dan ekonomi kreatif tersebut.

Menurutnya, sudah sewajarnya pemerintah membantu pebisnis UMKM dan ekraf dalam menjual produknya.

Ia pun menyebutkan, pemerintah dapat mendirikan bazar-bazar di tempat strategis di masing-masing kota. (*)

Bulog Turun Langsung Ke Petani, Serap Gabah Kering dengan Harga Rp 6.500/Kg

GHSNEWS.ID | PEMALANG — Kodim 0711/Pemalang bersama BULOG turun langsung ke petani untuk sosialisasikan dan menyerap Gabah Kering Panen (GKP) dengan harga Rp 6.500 per Kilogram (Kg) di Kelompok Tani (Poktan) Mekar Jaya, desa Saradan, kecamatan Pemalang, kabupaten Pemalang, seluas 2 Ha. 

Menurut Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Muhammad Arif, S. Hub. Int, Kolaborasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memenuhi stok cadangan beras Nasional,  Senin (17/2/25).

 

Kegiatan tersebut dihadiri LO Bulog wilayah Pemalang Brebes Solo Kolonel (Purn) Bambang BK,  Pasiter Kodim 0711/Pemalang Kapten Arm Eko Budiharjo,  Danramil 01/Pemalang Kapten Inf Supardi, SH.,  Sekdis Pertanian Pemalang Ahmad Helmi, SP.,  Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Pemalang Imam Mukarto, SP., Kades Saradan Kuswadyono, Babinsa desa Saradan Serma Sunaryo, Ketua Poktan Mekar Jaya Sukram, Kadus desa Saradan Sarnoi dan anggota Poktan Mekar Jaya.

 

Dalam kesempatan itu, LO Bulog wilayah Pemalang Brebes Solo Kolonel (Purn) Bambang BK, menyampaikan, Bulog bekerja sama dengan TNI untuk memantau hasil panen padi dari petani. 

Bulog juga memastikan hasil panen GKP diserap dengan harga Rp 6.500 per kg. 

"Jadi BULOG itu any quality Gabah Kering Panen (GKP) akan kita serap dengan harga Rp, 6.500 per kilo. Jadi kami dibantu dengan teman-teman kodim dan babinsa memastikan itu ke petani," kata Bambang BK.

 

Bambang juga mengatakan, sosialisasi seperti ini perlu digemakan terus, agar petani mengetahui. Termasuk, jangan sampai masih ada pengijon-pengijon atau tengkulak  yang memanfaatkan harga dengan mengurangi margin petani.

 

Sementara Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Muhammad Arif, S. Hub. Int  mengatakan, sebagai TNI siap mendukung apa yang diperintahkan Presiden RI  Prabowo Subianto agar ketahanan pangan bisa segera terwujud. 

"Kodim ada babinsa-babinsa jadi mereka selalu mendampingi petani atau poktan-poktan mulai dari pengolahan lahan hingga sampai panen," pungkasnya. (Himawan)

Melalui BUMDes, Pemerintah Didorong Perbanyak Koperasi Di Desa

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mendorong pemerintah mengembangkan industri perkoperasian Indonesia dengan manajemen yang modern dengan pendekatan digital.

Sultan mengatakan, Koperasi adalah Soko guru perekonomian nasional berasaskan kekeluargaan dan gotong royong yang penting untuk dikembangan. Terutama mengembangkan lebih banyak koperasi produksi di setiap daerah bahkan desa.

"Kami mendorong pemerintah memperbanyak koperasi produksi di tingkat desa melalui BUMDes. Koperasi produksi dapat menjadi pendukung utama program-program andalan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis hingga program transmigrasi," ujar Sultan kepada awak media di Hotel Sultan Jakarta, pada Jum'at (27/12).

Menurutnya, koperasi produksi perlu dibangun bersama oleh beberapa kementerian dan lembaga teknis, bukan hanya kementerian koperasi. Agar koperasi dapat tumbuh sebagai mesin ekonomis di sektor pertanian, periksa dan UMKM di daerah.

"Agar lebih efektif, koperasi harus dikembangkan secara gotong royong lintas sektor, naik kementerian pertanian, perikanan, kondisi dan tentunya kementerian koperasi dan UMKM", tegasnya.

Selain itu, lanjut ketua HIPMI Bengkulu itu, pemerintah juga perlu mendorong Peningkatan kapasitas manajerial koperasi dengan melibatkan talenta-talenta muda dan pendekatan digitalisasi. 

Sultan mencontohkan, di beberapa negara maju seperti New Zealand, koperasi produksi memiliki valuasi bisnis yang justru lebih unggul daripada korporasi bisnis lainnya. 

"Di Indonesia, kita sudah memiliki percontohan koperasi produksi di beberapa daerah. Di Jawa Barat misalnya ada koperasi susu sapi yang sudah cukup baik. Ke depan kita perlu kembangkan koperasi produksi dengan pendekatan teknologi dan digitalisasi", terangnya.

Selain itu, Ketua DPD RI ke-6 itu berharap Musyawarah nasional dewan koperasi Indonesia kali ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan gagasan dan Inovasi dalam pengembangan koperasi Indonesia yang maju, produktif dan modern. (*)

Peluncuran Program Persit Bisa Diramaikan Oleh Bazar UMKM

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Mohamad Hasan bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan Kostrad, Ibu Ririx Hasan selaku ketua panitia, menghadiri peluncuran program Persit Bisa yang digelar oleh Persit Kartika Chandra Kirana di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (7/12/2024).

Acara ini juga diramaikan oleh bazar Usaha Kecil Menengah (UMKM) anggota Persit serta peragaan busana karya istri prajurit TNI AD. Program Persit Bisa bertujuan untuk memberdayakan kreativitas istri prajurit di seluruh Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ibu Uli Simanjuntak.

"Persit Bisa adalah bentuk apresiasi kepada para Ibu Persit atas karya dan kontribusi mereka. Banyak dari mereka memiliki talenta luar biasa yang dapat bermanfaat untuk masyarakat dan komunitas di sekitar mereka," ujar istri Kasad, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Mengusung semangat "Rame Ing Gawe," program ini diharapkan mampu memperkuat peran Persit dalam mendukung tugas negara serta meningkatkan keterampilan anggotanya. Uli juga menekankan pentingnya menghormati kontribusi para pendahulu organisasi dalam perjalanan panjang Persit.

Peluncuran program ini juga bertepatan dengan peresmian kembali Balai Kartini yang selesai direnovasi. Gedung yang memiliki nilai sejarah ini pertama kali diresmikan oleh Ibu Tien Soeharto pada 3 April 1980. 

Renovasi tersebut dilakukan secara gotong royong oleh anggota Persit sebagai wujud kontribusi nyata bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Hadir dalam acara ini Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., 

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, serta Ketua Umum Persit dari masa ke masa dan sejumlah istri atase militer yang ada di Indonesia.

Melalui Persit Bisa, diharapkan kontribusi anggota Persit semakin dirasakan oleh masyarakat luas, sekaligus memperkuat peran mereka dalam mendukung tugas suami sebagai prajurit TNI AD. (**).

BRI Perluas Akses Pembiayaan Ke Petani, UMKM dan Agribisnis

GHSNEWS.ID | JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tercatat telah menyalurkan kredit sebesar Rp199,83 triliun untuk sektor pertanian dan kehutanan hingga akhir September 2024.

Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, karena sektor pertanian memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. 

"Kami memahami bahwa sektor pertanian bukan hanya tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga kunci dalam memastikan ketahanan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami terus memperluas akses pembiayaan kepada para pelaku di sektor ini, termasuk petani, UMKM, dan pelaku agribisnis lainnya," ujar Sunarso dalam keterangan resmi Kamis 5 Desember 2024.

Adapun kredit yang disalurkan BRI mencakup berbagai sub sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan dan perikanan.

Tak hanya melalui penyaluran ana, BRI, kata Sunarso juga aktif melakukan pemberdayaan petani melalui program pendampingan, pelatihan dan digitalisasi sektor pertanian.

Menurut Sunarso, hal ini untuk mempercepat ketahanan pangan dalam negeri, karena melalui upaya tersebut Indonesia dapat keluar dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap.

“Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia diperkirakan akan keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada tahun 2041 jika asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen terpenuhi,” kata Sunarso.

Ia menambahkan, untuk keluar dari perangkap tersebut, pendapatan per kapita Indonesia juga harus berada di atas 4.465 Dolar AS sesuai angka dari World Bank, salah satunya melalui pembentukan human capital atau nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja.

Untuk itu Sunarso menekankan pentingnya memaksimalkan nutrisi dan pangan untuk membentuk human capital, dan menyejahterakan masyarakat yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan,” ujar Sunarso. (*)

Menkop Budi: Koperasi Menjadi Andalan Menuntaskan Program Makan Bergizi Gratis

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Koperasi akan menjadi salah satu andalan dalam menuntaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) presiden Prabowo Subianto.

“Koperasi juga menjadi satuan pelayanan dengan menyediakan Koperasi Penyedia Dapur dan Manajemen SDM,” kata Menkop Budi dalam Rapat Tingkat Menteri bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (3/12)

Dijelaskan Budi, koperasi juga memiliki peran pengadaan bahan pangan yang meliputi koperasi jasa, koperasi pemasaran, koperasi pesantren induk koperasi dan lainnya.

“Koperasi juga hadir sebagai penyediaan bahan pangan, meliputi Koperasi Produsen (petani, peternak, dan nelayan) dan Koperasi Pasar bersama Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDes, UMKM dan lainnya,” kata Budi.

Selanjutnya, dalam mendukung swasembada pangan, Kemenkop terus mengembangkan MIRA (Minyak Makan Merah untuk Rakyat). 

“Diharapkan kehadiran Minyak Makan Merah ini bisa digunakan untuk menyukseskan MBG,” ucapnya.

Selain itu, Menkop Budi juga menyampaikan terkait progres penghapusan Kredit Usaha Tani (KUT). Ia mengatakan, belum selesainya KUT menghambat KUD mengakses pembiayaan perbankan di SLIK OJK. Padahal KUD vital untuk program swasembada pangan.

Saat ini, jumlah KUD sebanyak 13.400 unit koperasi dan 826 LSM dengan besaran rata-rata diterima debitur sebesar Rp800 ribu hingga Rp10 juta.

“Penghapusan KUT ini, diharapkan agar koperasi dan petani dapat keluar dari daftar hitam perbankan, sehingga bisa mengikuti program ketahanan pangan,” katanya.

Budi Arie mengusulkan, agar KUD Penyalur KUT untuk dikeluarkan dari daftar hitam SLIK OJK, dan mampu melakukan revitalisasi KUD sesuai Asta Cita 2 dan 3.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menambahkan terkait pentingnya dukungan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam penyaluran langsung pupuk ke badan usaha berbasis koperasi.

“Melalui Kemenko diharapkan akan dikoordinasikan antara Kemenkop, Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian terkait penyaluran pupuk langsung yang sangat penting sekali bagi masyarakat desa yang memang pekerjaan utamanya banyak di sektor pertanian,” ucapnya.

Wamenkop Ferry juga mengusulkan adanya satuan di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk mempelajari kebijakan impor yang berdampak langsung bagi koperasi.

“Seperti protes yang terjadi di koperasi susu kemarin, setelah kami telaah itu juga terjadi akibat adanya kebijakan impor. Yakni, adanya peraturan bea masuk nol persen pada susu impor seperti susu bubuk,” tandasnya. (*)

Kunjungi Pasar Senaken Dan Pelaku UMKM, Ini Temuan Senator Sinta Rosma

GHSNEWS.ID | PASER — Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sinta Rosma Yenti, melakukan kunjungan kerja ke Pasar Senaken dan Kardilo Plaza, Kabupaten Paser, Selasa (26/11). 

Kegiatan ini bertujuan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan fokus pada penguatan peran pasar rakyat, koperasi, dan UMKM dalam mendukung Pilkada Serentak 2024.

“Kegiatan Pilkada 2024 ini banyak mengeluarkan anggaran negara baik secara langsung maupun melalui hibah pemerintah daerah, oleh sebab itu kita ingin meninjau secara lansung apakah Pilkada serentak tahun 2024 ini berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat,” jelas senator dari Provinsi Kalimantan Timur tersebut. 

Lebih jauh Wakil Ketua DPD RI tersebut berharap agar Pilkada 2024 ini juga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini tentu saja karena aktivitas politik juga memerlukan berbagai kegiatan seperti temu warga, kampanye akbar dan lain sebagainya yang membutuhkan makan dan minum, alat peraga kampanye dan lainnya. 

Dalam kunjungannya, Sinta Rosma Yenti meninjau langsung aktivitas di pasar, berdialog dengan para pelaku UMKM, dan mendengarkan masukan terkait kendala yang dihadapi. Ia juga mengapresiasi sinergi pemerintah daerah dengan pengelola pasar dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal.

Kunjungan ini didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir. Romif Erwinadi, M.Si., Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Yusup, SP., MP., serta Kepala UPTD Pasar Senaken. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam membangun ekosistem perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir. Romif Erwinadi, M.Si., menyampaikan bahwa perubahan teknologi informasi membuat perubahan pola belanja masyarakat. Sekarang banyak masyarakat yang belanja online sehingga penjualan offline sepi. 

“Hal ini dapat dilihat sepinya aktivitas perdagangan di Plaza Kardilo ini, jadi harus ada terobosan, pedagang juga harus mengikuti perkembangan teknologi informasi, oleh sebab itu mereka membutuhkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pemasaran online ini,” ucap Ir. Romif Erwinadi, M.Si.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sejauh ini harga kebutuhan pokok di Kabupaten Paser terpantau stabil. 

“Aktivitas Pilkada secara tidak langsung mendorong daya beli masyarakat meningkat karena aktivitas Pilkada, seperti pembelian makanan dan minuman atau pengadaan alat peraga kampanye,” jelas Yusup, SP., MP. 

Dalam kesempatan tersebut, Sinta Rosma Yenti menyampaikan, "Pasar rakyat dan UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah. Dengan mempersiapkan mereka menghadapi Pilkada Serentak 2024, kita memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga meski dalam tahun politik."

Kunjungan Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Sinta Rosma Yenti disambut baik oleh masyarakat di sekitar Pasar Senaken dan Kardilo Plaza. Terlihat banyak ibu-ibu yang antusias menyambut Senator mereka tersebut baik untuk menyampaikan aspirasi ataupun sekadar berfoto bersama. 

Kunjungan ini diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol kolaborasi antara DPD RI, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam memajukan sektor perdagangan lokal. (*)

Perpres Tunggu Ditandatangani Presiden Prabowo, Industri Pengolahan Susu Bergairah

GHSNEWS.ID | BOYOLALI — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sedang berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk memperketat impor susu. Hal ini dikatakan Zulhas usai aksi demonstrasi yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah belum lama ini.

“Kita sudah minta berkoordinasi dengan Kemendag agar diutamakan produksi dalam negeri. Jika kurang, baru impor,” ujar Zulhas setelah peresmian Pasar Natar, Lampung Selatan, pada Jumat (15/11/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

Zulhas menekankan industri yang boleh melakukan impor susu hanya yang telah menyerap susu hasil peternakan lokal. 

Zulhas mewanti-wanti agar tidak terjadi lagi seperti di Boyolali.

Sebelumnya, diketahui Kementerian Pertanian telah mengajukan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mewajibkan industri pengolahan susu menyerap produksi susu dari peternak lokal. 

Di mana peternak lokal merespon sangat baik atas rencana Perpres tersebut dan berharap dapat segera ditandatangani Presiden Prabowo.

Bayu Aji Handayanto seorang Peternak Susu Sapi Lokal menyatakan apresiasinya atas langkah Zulkifli Hasan memperketat impor susu.

"Dilakukannya pengetatan impor saya kira menjadi angin segar untuk para peternak di desa-desa, ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada kami para peternak di desa," ungkap bayu.

Bayu turut melanjutkan bahwa hal ini merupakan bukti keberpihakan pemerintah kepada peternak sapi perah, untuk memprioritaskan industri susu lokal.

"Kami berharap pengetatan impor susu ini dapat segera direalisasikan, sebagai solusi jangka pendek sebelum Peraturan Presiden ditandatangani oleh Bapak Prabowo Subianto," Bayu mengakhiri.

Sebagai informasi, sebelumnya para peternak sapi perah menggelar demonstrasi dengan aksi simbolis mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu (9/11/202). 

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota susu yang masuk ke pabrik atau industri pengolahan susu (IPS).

Peternak yang terdampak juga menggelar aksi dengan membuang 50.000 liter atau 50 ton susu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winong, Boyolali. Kemudian, para peternak sapi di Pasuruan juga membuang 500.000 liter susu sapinya akibat kalah bersaing dengan susu impor.

Swasembada dan Hilirisasi Tanaman Pangan

OLEH: Bambang Soesatyo

Inisiatif Presiden Prabowo Subianto mentransformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi ragam sumber daya alam (SDA) patut menjadi program prioritas. 

Ketika perubahan pada tingkat global sarat ketidakpastian, transformasi ekonomi sebagai strategi hendaknya segera diwujudkan untuk tujuan mengurangi ketergantungan, memperkuat strtuktur industri dan penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya di dalam negeri.

Perkembangan teknologi, perubahan iklim, ketidakpastian global serta dinamika perdagangan antar-negara yang makin tidak menentu sudah menunjukan perubahan nyata di bidang ekonomi dengan segala eksesnya. 

Hari-hari ini, belasan juta generasi muda Indonesia yang menganggur sedang menghadapi ragam ekses itu. Meningkatnya pemanfaatan Artificial intelligent (AI) mengubah lanskap dunia kerja, yang ditandai dengan perubahan permintaan pasar kerja akan keahlian atau kompetensi baru. Perubahan lanskap dunia kerja itu belum dapat dipenuhi angkatan kerja dari komunitas milenial maupun Gen-Z.

Perubahan pola hujan sering menyebabkan target panen tidak tercapai. Akibatnya, defisit volume produksi pangan di dalam negeri pun diatasi dengan impor ragam komoditas pangan.  

Selain itu, ketidakpastian global yang diwarnai dengan konflik dan perang di sejumlah kawasan mengganggu rantai pasok dan berakibat pada naiknya harga komoditas tertentu. 

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta perang Rusia-Ukraina menyebabkan harga minyak akhir-akhir ini terus mengalami kenaikan.  

Perdagangan antar-negara semakin tak menentu karena banyak ketentuan dilanggar. Di dalam negeri, pelaku industri dan konsumen melihat fakta tentang pembiaran produk impor membanjiri pasar dalam negeri dan dijual dengan harga dumping. 

Akibatnya, produktivitas sektor manufaktur Indonesia jatuh ke titik terendah. Banyak pabrik di dalam negeri tidak lagi berproduksi dan harus memutus hubungan kerja (PHK) dengan para karyawan.  

Jumlah pengangguran yang terus bertambah menyebabkan potensi melemahnya daya beli masyarakat menjadi kenyataan. Konsekuensinya, terjadi deflasi beruntun dalam beberapa bulan terakhir.

Dampak sangat serius akibat perubahan tatanan serta ketidakpastian yang berlarut-larut itu tentu harus ditanggapi dengan strategi-strategi baru atau dengan pola pembangunan baru yang relevan untuk merespons tantangan baru. 

Dan, transformasi ekonomi Indonesia menjadi salah satu opsi yang paling masuk akal. Transformasi untuk mewujudkan pendalaman industri serta modernisasi pengelolaan dan pemanfaatan semua potensi SDA untuk menghadirkan nilai tambah yang tinggi. 

Maka, inisiatif dan ajakan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan hilirisasi ragam SDA harus juga dipahami sebagai strategi pembangunan untuk merespons tantangan riel yang mengemuka sekarang ini.

Dalam pidato pertamanya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung  MPR/DPR/DPD Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks. 

“Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar,” tegasnya.

Tak berhenti pada pencanangan swasembada pangan, Presiden Prabowo pun berinisiatif segera merealisasikan hilirisasi potensi SDA. Inisiatif itu dipaparkan Presiden dalam forum pembekalan para menteri anggota Kabinet Merah Putih yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, belum lama ini. 

Dalam perencanaan Presiden, hilirisasi akan menyentuh 28 komoditas unggulan Indonesia. Rincian komoditas yang sempat dipublikasikan meliputi nikel, timah, tembaga, besi baja, emas perak, batu bara, aspal buton, dan minyak bumi. Sasaran hilirisasi lainnya meliputi gas bumi, kelapa, karet, getah pinus, udang, ikan TCT, rajungan, rumput laut, pasir silika, kobal, logam tanah jarang, kakao, pala, dan tilapia.

Dari skala prioritas masalah yang memerlukan penanganan segera, tentu saja masalah ketersediaan bahan pangan yang cukup bagi hampir 280 juta penduduk Indonesia. Impor bahan pangan memang tidak salah, tetapi ketergantungan pada impor harus direduksi hingga level terendah. 

Maka, target mewujudkan Indonesia swasembada pangan harus segera ditetapkan oleh para menteri dan para ahli tanaman pangan. 

Selain swasembada, kehendak mewujudkan hilirisasi tanaman pangan pun harus segera dibuatkan programnya. Tak kalah pentingnya adalah memperbarui data tentang luas areal pertanian yang dilaporkan terus menyusut. Begitu dengan sistem pengairan bagi sektor pertanian tanaman pangan.

Upaya berkelanjutan mewujudkan swasembada pangan, yang diikuti dengan realisasi hilirisasi komoditas tanaman pangan, akan mendorong warga di semua desa berinsiatif mengelola areal pertanian masing-masing menjadi lahan yang produktif. 

Peningkatan produktivitas tanaman pangan yang berlanjut dengan hilirisasi akan membuka lapangan kerja, karena ada kegiatan mengolah hasil tanaman pangan menjadi produk bernilai tambah tinggi. Pemerintah bisa membantu dengan menyediakan alat pengolahan terkini.

Jika target swasembada dan hilirisasi terwujud, kesejahteraan komunitas petani meningkat karena  membaiknya  pendapatan mereka. 

Selain itu, mewujudkan swasembada dan hilirisasi tanaman pangan tak hanya menyediakan volume bahan pangan dalam jumlah yang cukup, melainkan juga menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda di semua daerah.   

Oleh alasan swasembada dan hilirisasi tanaman pangan, negara harus tampil sebagai pengarah agar semua aspek bisa berjalan sesuai rencana dan target. Modal dasarnya sudah ada, yakni komunitas petani itu sendiri. 

Hasil Sensus Pertanian oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni-Juli 2023 tercatat bahwa jumlah petani di Indonesia mencapai 27.799.280 orang. 

Dari jumlah itu, petani milenial (19?"39 tahun) berjumlah 6.183.009 orang, atau sekitar 21,93 persen dan petani generasi Z (11-26 tahun) sebanyak 2,14 persen.  

Sensus pertanian 2023 juga melaporkan bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian yang mengusahakan tanaman pangan mencapai 15.550.786 rumah tangga. 

Kalau kegiatan pertanian dikelola dengan perencanaan yang baik, diyakini akan semakin banyak generasi muda yang berminat menekuni kegiatan tanaman pangan. 

Inisiatif dan kepemimpinan Presiden Prabowo mewujudkan swasembada dan hilirisasi tanaman pangan akan menstimulir minat generasi muda. 

Penulis adalah Anggota Komisi III DPR RI.

Ratu Hemas: Penghapusan Utang UMKM, Petani Dan Nelayan Angin Segar Bagi Ekonomi

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Ketua DPD RI menyambut positif dan mendukung penuh Presiden dalam penghapusan utang yang membebani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian, perikanan, serta peternakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken pada 5 November 2024.

Menurutnya kebijakan ini merupakan bentuk perhatian yang sangat berarti bagi sektor-sektor yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Tahun 2023, Kadin mencatat pelaku usaha UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta. 

Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dilaporkan Agustus tahun lalu, UMKM juga berkontribusi menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.

“Kami mendukung kebijakan pro-rakyat, apalagi dengan adanya kebijakan penghapusan utang ini, diharapkan UMKM dapat kembali bangkit dan berinovasi tanpa dibebani oleh tanggungan finansial yang berlarut-larut. Ini adalah langkah konkret Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengurangi ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat,” ucapnya.

GKR Hemas menjelaskan bahwa Petani dan nelayan adalah pahlawan ekonomi yang sering kali terpinggirkan dan kurang mendapatkan perhatian meskipun mereka memegang peran vital dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional dan gizi generasi bangsa. Penghapusan utang ini memberikan angin segar bagi mereka untuk bangkit, meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki teknologi pertanian dan perikanan, serta lebih fokus pada produksi yang berkualitas.

Lebih lanjut GKR Hemas berharap kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah. “Hal penting dari setiap kebijakan pemerintah adalah proses implementasinya. Selama ini kerap bagus pada regulasi, namun lemah pada implementasi. Tidak semua UMKM dapat penghapusan utang jadi perlu syarat dan kriteria khusus untuk antisipasi agar tidak dimanfaatkan oleh oknum,” ucapnya.

Selain kriteria dan syarat tertentu, GKR Hemas mengingatkan pentingnya pemerintah dan otoritas perbankan untuk memastikan penghapusan utang ini dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan dilengkapi dengan kebijakan yang memastikan peminjam tetap bertanggung jawab dalam pinjaman di masa depan.

“Regulasi perlu diperjelas dan diperketat. Sehingga ke depan, proses simpan pinjam untuk UMKM mempertimbangkan banyak aspek. Aspek Permodalan, Aspek Manajemen, Aspek Likuiditas, serta Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan yang tidak merugikan salah satu pihak,” ucapnya.

Akhir penjelasan GKR Hemas mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan ini, agar Indonesia dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional pascapandemi, juga memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi ketahanan pangan dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. (via)

Ahmad Nawardi: Langkah Strategis Pemulihan Ekonomi Angin Segar Bagi UMKM

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 5 November 2024. 

Kebijakan ini mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga sektor utama, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta sektor UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan sebagainya.

Senator Ahmad Nawardi, Ketua Komite IV DPD RI, menilai langkah ini sebagai angin segar bagi debitur UMKM yang selama ini terpuruk akibat kesulitan ekonomi. 

Menurutnya, kebijakan ini membuka peluang besar bagi pemulihan sektor usaha dan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif. 

Nawardi juga menekankan bahwa penghapusan piutang macet ini tidak dapat dilihat semata-mata sebagai penghapusan utang, melainkan sebagai langkah negara untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, terutama bagi sektor-sektor yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kebijakan ekonomi.

Kebijakan ini, menurut Nawardi, mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan dunia usaha, khususnya yang rentan. Di tengah fokus banyak negara pada pemulihan sektor korporasi besar, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menyejahterakan semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di sektor informal atau UMKM.

Namun, Nawardi juga mengingatkan pentingnya pendekatan yang hati-hati dalam implementasi kebijakan ini. Agar penghapusan utang ini tepat sasaran, pengawasan yang ketat dan transparansi dalam proses administrasi sangat diperlukan. Dengan manajemen yang baik, PP Nomor 47 Tahun 2024 dapat membuka jalan bagi terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan adil.

Namun, perlu diingat bahwa kebijakan ini, hanyalah langkah pertama dalam perjalanan panjang untuk memastikan sektor UMKM berkembang lebih baik dan berkelanjutan. Pemerintah harus melanjutkan upaya-upaya lainnya, seperti memperkuat infrastruktur digital, memberikan akses pelatihan bisnis yang relevan, serta menciptakan pasar yang lebih inklusif. Dengan begitu, UMKM Indonesia dapat semakin tangguh dalam menghadapi tantangan global dan menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. (*)

Tamsil Linrung Dukung Presiden Hapus Utang Petani, Nelayan dan UMKM

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto menghapus tagihan kredit 1 juta UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. 

"Ini gebrakan yang sungguh merefleksikan keberpihakan Presiden kepada rakyat kecil dan pelaku sektor ril. Presiden Prabowo  mewujudkan janjinya dengan langsung membuat kebijakan yang menyentuh rakyat bawah. Keresahan dan empati Presiden yang disampaikan dalam pidato pelantikannya, dibuktikan dalam hitungan hari," sambung Tamsil 

Lebih lanjut, Tamsil Linrung menyebut kebijakan Prabowo menghapus utang rakyat sebagai bentuk subsidi dan dukungan agar semakin terpacu dalam meningkatkan produktivitas. 

"Hal ini dapat mendorong upaya akselerasi swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah, sehingga program-program prioritas Prabowo dapat terwujud dengan cepat," sambung Tamsil.

Tamsil memaparkan bahwa sektor riil merupakan urat nadi ekonomi dan menjadi penyumbang tenaga kerja terbesar di Indonesia. Karena itu, dibutuhkan proteksi. Yaitu upaya menyelamatkan sektor ril melalui kebijakan subsidi, insentif maupun stimulus agar gairah ekonomi arus bawah semakin terpacu.

Kebijakan penghapusan utang ini, harap Tamsil, agar diikuti oleh penyuluhan dan edukasi kepada para petani, nelayan dan UMKM agar ke depan bisa mengelola keuangan dengan baik sehingga menghindari munculnya masalah kredit macet. 

"Biasanya ada pendampingan dari bank selalu kreditur. Kita dorong agar pendampingan yang dilakukan lebih intensif lagi sehingga skala usaha masyarakat juga bisa terjaga dan meningkat," imbuh senator asal Sulawesi Selatan ini.

Saat ini, jumlah pekerja di sektor riil, yang meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, pengolahan, dan perdagangan, mencapai 85,76 juta orang. Jumlah ini setara dengan 61,9% dari total pekerja di Indonesia

Aturan penghapusan utang ini tertulis dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM. Nilai utang yang dihapuskan dalam kebijakan tersebut maksimal Rp 500 juta untuk badan usaha, dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Kebijakan menghapus tagihan kredit bagi petani, nelayan dan pelaku UMKM ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.  Kredit macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bank-bank BUMN saat ini mencapai Rp8,7 triliun. (*)

DPD RI Dukung Rencana Presiden Hapus Utang Petani, Nelayan, dan Pelaku UMKM

GHSNEWS.ID | JAKARTA — KOMITE IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memutihkan utang petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komite IV DPD RI, Senator Ahmad Nawardi,  pada Jumat, 1 November 2024.

“Komite IV DPD RI mendukung penuh rencana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menghapuskan utang petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dalam rangka menghindari masyarakat untuk terjebak dalam pinjaman online dan rentenir,” ucap Senator dari Provinsi Jawa Timur tersebut. 

Lebih jauh Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa DPD RI sangat menghargai setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat di daerah. Hal ini tentu saja sejalan dengan tugas dan fungsi DPD RI sebagai lembaga yang merepresentasikan suara masyarakat daerah. 

Dampak dari utang-utang lama petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut mereka tidak bisa mengajukan utang baru kepada bank, karena adanya sistem Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. 

“Komite IV DPD RI mendukung pemerintah agar secepatnya mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemutihan utang petani, nelayan, dan pelaku UMKM ini, semoga Kementerian Hukum di bawah menteri yang baru bisa gerak cepat terkait wacana baik ini, bayangkan saja jika Perpres ini disahkan ada sekitar 30 sampai dengan 40 juta masyarakat Indonesia akan mendapat dampak positifnya,” jelas Senator Ahmad Nawardi. 

Dampak tersebut antara lain:

- Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan ; Banyak petani dan nelayan yang terjebak dalam utang akibat biaya produksi yang tinggi dan harga jual yang tidak stabil. Penghapusan utang dapat memberikan ruang finansial bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan memenuhi kebutuhan dasar tanpa beban utang yang menghimpit.

- Peningkatan Produktivitas: Dengan utang yang dihapuskan, petani dan nelayan bisa lebih fokus pada peningkatan produktivitas melalui investasi dalam teknologi, peralatan, dan teknik produksi yang lebih efisien. Ini bisa berdampak positif pada output pertanian dan perikanan, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan pangan nasional.

- Penguatan Ekonomi Daerah: Sebagian besar petani dan nelayan berada di daerah-daerah yang bergantung pada sektor ini sebagai pilar ekonomi lokal. Penghapusan utang dapat memberikan stimulus ekonomi langsung ke daerah-daerah tersebut, meningkatkan daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi setempat.

- Meminimalkan Eksodus Tenaga Kerja di Sektor Pertanian dan Perikanan: Beban utang sering kali menjadi salah satu alasan mengapa generasi muda enggan melanjutkan pekerjaan sebagai petani atau nelayan. Dengan dihapuskannya utang, sektor ini bisa menjadi lebih menarik bagi generasi muda, membantu menjaga kesinambungan regenerasi tenaga kerja.

- Dukungan Sosial dan Keadilan Ekonomi: Banyak petani dan nelayan terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kebijakan ini bisa dilihat sebagai langkah redistribusi keadilan ekonomi, di mana negara memberikan perhatian lebih kepada mereka yang paling rentan secara ekonomi.

Ketua Komite IV DPD RI juga menyampaikan bahwa wacana kebijakan turunan serupa sempat mencuat setelah terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-Undang P2SK tersebut memperbolehkan bank-bank BUMN untuk melakukan hapus tagih dan tidak dihitung kerugian negara.

“Komite IV DPD RI  memandang bahwa kebijakan penghapusan utang petani dan nelayan ini tentunya sangat postif, namun kami juga berharap  agar kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan perbaikan sistem keuangan dan pengelolaan utang agar petani dan nelayan tidak kembali terjebak dalam utang di masa depan. 

Penguatan program pendampingan keuangan, pelatihan manajemen usaha, dan akses yang lebih baik terhadap pasar harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan ekonomi para petani dan nelayan di Indonesia. 

Selain itu, kami juga berharap adanya sinergi antara kebijakan penghapusan utang dan dukungan kebijakan ekonomi daerah yang berkelanjutan, pemerintah tidak hanya membantu membebaskan petani dan nelayan dari beban keuangan, tetapi juga memastikan mereka memiliki pondasi yang kuat untuk kesejahteraan jangka Panjang,” pungkas Nawardi. (*) 

Wamen Koperasi: Petani, Nelayan Dan UMKM Bisa Mengakses Pembiayaan Lagi

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengatakan, wacana kebijakan penghapusan utang oleh pemerintah akan berdampak positif. 

"Setelah mendapatkan pengampunan utang, nantinya para petani, nelayan, dan UMKM, bisa mengakses pembiayaan lagi. Dan ini nantinya untuk mendukung usahanya," ujar Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam keterangannya yang dikutip Kamis 31 Oktober 2024. 

Ia mengatakan bahwa regulasi terkait rencana kebijakan pemutihan tersebut sedang disiapkan. 

Program penghapusan utang ini memiliki kriteria kelayakan yang spesifik. Artinya, tidak semua petani, nelayan, dan UMKM akan mendapatkan manfaat dari program ini, tetapi hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Setelah utang mereka dihapus, para petani, nelayan, dan UMKM akan kembali memiliki akses ke pinjaman. Namun, untuk mencegah masalah kredit macet, pemerintah akan menyalurkan dana ini melalui koperasi agar ada sistem pengawasan antar anggota.

"Ke depan memang pembiayaan harus diberikan melalui kelompok yaitu koperasi, jadi tidak bisa langsung diberikan ke individu-individu langsung. Kami dalam waktu dekat akan mengusulkan ke presiden agar ada pengaturan terkait ini," kata Ferry.  

Peran koperasi perlu ditingkatkan kembali untuk menjadi salah satu penopang perekonomian nasional. 

KemenKop juga akan mengusulkan agar nantinya koperasi-koperasi di sektor produktif dapat dilibatkan dalam kesuksesan program makan bergizi.  

Potensi UMKM Didalam BRICS?

 

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Agar target Presiden Prabowo Subianto- Gibran bisa tercapai setidaknya membutuhkan 10 ribu triliun rupiah.

Analisis para ekonom bilang, dengan gabungnya Indonesia ke BRICS ada peluang lebih luas untuk menggenjot ekonomi melalui investasi dan kerja sama perdagangan, ekspor kisaran 7000 triliun untuk menambah potensi dalam negeri di perkirakan 3000 an triliun.

Pertanyaannya apakah, sektor manufaktur yang menyumbang 20 prosen PDB tahun 2023 bisa diperluas dan ditingkatkan apabila bermitra dengan anggota BRICS?

Disamping sektor energi dan pertanian yang menjadi primadona selama ini, tujuan negara non tradisional pun akan menjadi pilihan tepat.

Memperluas serta meningkatkan volume perdagangan termasuk trading on-line adalah potensi yang mutlak menjadi prioritas.

Bagaimana dengan UMKM, faktor promosi serta kerja sama ekonomi, bermitra dengan industri dan menjadi rantai pasok kolaboratif sesama anggota BRICS akan mendorong integrasi dalam rantai nilai, baik regionall maupun global yang beragam serta inklusif.

Tantangannya ialah aksesibilitas, berbagai sumber seperti keuangan, pengusaha perempuan, pengusaha pemula, pemuda gen Z,Y,A, dengan pendekatan taktis transformasi pada ekonomi digital berkelanjutan.

Faktor ekonomi kreatif, inovasi, ekonomi sirkular, merupakan isu strategik yang harus di dukung infrastruktur, diikutie investasi pada SDM yang jadi komitmen  presiden Prabowo Subianto agar daya saing pelaku UMKM meningkat.

Dukungan bank plat merah dan swasta untuk meningkatkan akses KUR dan menambah model pembiayaan lainnya mesti di tingkatkan diatas 50 prosen prosen dari total pembiayaan atau kredit perbankan maupun Lembaga Keuangan lainnya tapi aspek pendampingan, advokasi, konsultasi berkesinambungan, mutlak untuk UMKM supaya bisa mendongkrak kontribusi PDB diatas 70 persen.

Kolaborasi, kerjasama dengan asosiasi UMKM, jejaring diaspora tak bisa diabaikan apabila kementerian UMKM ingin langsung tancap gas, dan model strategik  kolaborasi, sinergi pasti sangat efisien dan efektif/karena tak akan menambah beban kementerian justru menjadi nilai tambah, selanjutnya harus menemukan banyak alternatif model kerja sama yang saling menguntungkan.

Syahnan Phalipi,

#Ketua Umum Founder DPP Hipmikindo,

#Waketum founder DPN Gerkopin.

Uang Simpanan Nasabah Untuk Bisnis Pinjaman Riba?

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Pinjaman riba adalah pinjaman yang dikenakan tambahan biaya di luar pokok pinjaman, atau yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Riba merupakan perbuatan haram dan termasuk dosa besar. 

Riba secara umum diartikan sebagai biaya tambahan yang dibebankan atas pinjaman yang harus dibayar oleh peminjam dan diterima oleh pemberi pinjaman. Dalam Islam, riba sangat dilarang karena dianggap tidak adil dan memberatkan pihak yang meminjam.

Fractional Reserve Banking, adalah aturan yang melegalkan Bank untuk memakai uang simpanan nasabahnya untuk bisnis pinjaman riba.

Jadi, naruh uang di bank, artinya telah ikut serta dalam riba dalam bentuk kasih modal buat bank jalankan bisnis pinjaman ribanya.

“Tidaklah kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik untukmu,” (HR Ahmad no 23075)

Masalah Mendasar Koperasi Indonesia Bukan Digitalisasi

Oleh: Suroto *

KEMENTERIAN Koperasi di dalam Kabinet Merah Putih yang baru saja dibentuk dipisah dengan urusan UKM (Usaha Kecil Menengah). Ini artinya ada fokus tugas penting dari kementerian ini terhadap koperasi.

Selama kepemimpinan menteri Teten Masduki sebelumnya, ada masalah mendasar yang ditinggalkan. Sebut saja misalnya pembentukkan Undang Undang Perkoperasian yang sudah tertinggal dengan zaman serta upaya pembubaran koperasi papan nama dan koperasi abal-abal yang mandek. 

Masalah ini akhirnya menyebabkan  perkembangan koperasi di Indonesia menjadi lamban dan bahkan tertinggal jauh dengan negara tetangga. 

Dalam ekonomi, perbandingan putaran bisnis koperasi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) kita hanya 1,14 rata rata dalam 10 tahun terakhir. Dari prestasi organisasi secara mikro, kita dapat juga dikatakan tertinggal jauh dari negara tetangga. Contoh paling nyata adalah tidak satupun koperasi kita masuk dalam jajaran 300 koperasi dunia yang dirilis oleh International Cooperative Alliance (ICA) tahun 2023.  

Negara tetangga kita sekecil Singapura misalnya, menyumbang 2 koperasi besar dunia.  Apalagi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menyumbang hingga 77 koperasi besar dan kelola sebagian besar ekonomi domestik negara ini dan bahkan hingga layanan publik seperti listrik, rumah sakit. 

Jumlah koperasi kita memang terbanyak di dunia, namun tidak dalam kualitas. Jumlahnya sebanyak 133 ribu lebih namun lebih banyak didominasi oleh koperasi papan nama dan koperasi abal abal. Sehingga seperti fenomena gunung es, masalah penipuan investasi berkedok koperasi selalu muncul dan bukan manfaat yang didapat namun justru kerugian. 

Kementerian Koperasi dan UKM selama dalam kepemimpinan Teten Masduki belum mampu selesaikan persoalan mendasar. Koperasi papan nama dan koperasi abal abal dibiarkan berkeliaran. Bahkan kasus penipuan berkedok koperasi muncul merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah. Tercatat seratus triliun lebih masyarakat dirugikan dan jadi masalah terbesar koperasi sepanjang sejarah Indonesia. 

Peran Kementerian ini terlalu banyak kembangkan kebijakan program teknis yang seharusnya dilakukan koperasi sendiri namun banyak dilakukan oleh Kementerian. Seperti misalnya digitalisasi koperasi. Bahkan saya melihat ada hal yang mendasar lagi, otonomi dan demokrasi koperasi yang jadi kunci berkembangnya koperasi justru diintervensi terlalu jauh. 

Masalah koperasi Indonesia menyangkut masalah paradigma, regulasi dan kebijakan, bukan masalah teknis bisnis. Bisnis dan proses digitalisasi itu keniscayaan dan kebutuhan bisnis hari ini dari semua pelaku bisnis dan pemerintah hanya perlu berikan daya dukung kebijakan secara makro. Pemerintah mestinya berfungsi subsidiaritas bukan justru menjalankan fungsi teknis perkoperasian. 

Antusiasme masyarakat untuk berkoperasi masih tinggi. Tapi terjebak dalam masalah pemahaman koperasi yang salah. Selama ini orang mengembangkan koperasi itu dianggap hanya sebatas urusan bisnis, padahal lebih dari itu, koperasi itu dikembangkan masyarakat karena ada cita cita penting untuk menciptakan keadilan ekonomi dengan angkat keunggulan sistem koperasi dibandingkan dengan lembaga bisnis lainya. 

Negara lain koperasinya berkembang menjadi besar karena pemahaman masyarakat tentang koperasinya sudah selesai. Mereka paham apa itu perbedaan mendasar koperasi dan organisasi atau bisnis non koperasi. Sehingga arah regulasi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga tepat dalam memberikan dukungan. 

Dari segi regulasi dan kebijakan, pemerintah di negara lain yang koperasinya maju sangat jelas fokusnya, secara regulasi yaitu ciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya koperasi dan secara kebijakan promosikan keunggulan sistem koperasi dibandingkan jenis bisnis lainya. 

Secara regulasi, pemerintah cukup menekankan pada tiga hal penting, yaitu berikan rekognisi atas praktik terbaik di lapangan, berikan distingsi dan perlindungan dengan dasar prinsip koperasi. Fungsi kebijakan pemerintah itu juga fokus ke sifat subsidiaritas bukan lakukan hal hal teknis manajerial. 

* Penulis adalah Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) dan CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR Federation)

Rencana Prabowo Hapus Utang Kredit Macet 6 Juta Petani, Nelayan Dan UMKM

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto menghapuskan utang kredit macet sekitar 6 juta petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Presiden (Perpres) diapresiasi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie mengaku siap membantu pemerintah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Utang UMKM.

“Tugas utama Kadin adalah memfasilitasi bantuan dari sisi legal dan akses perbankan agar proses penyelesaian utang UMKM di perbankan dapat berjalan lancar," kata Anindya melalui siaran persnya, Minggu, 27 Oktober 2024.

Anindya mengatakan, kebijakan itu adalah bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Kata Anindya, penghapusan kredit macet itu tentu akan menggerakkan ekonomi nasional.

“Sudah lama mereka itu tidak mendapatkan kredit bank, dan umumnya dari bank BUMN," kata Anindya.

Akibatnya, lanjut Anindya, banyak petani yang terjebak dan terbelit utang pinjaman online (pinjol) yang terus menggulung mereka.

"Dengan hapus tagih itu mereka menjadi bankable, bisa kembali mendapatkan kredit bank,” kata Anindya.

Kebijakan hapus tagih telah tertuang pada UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Namun implementasinya diperlukan peraturan pelaksanaan yang antara lain untuk menentukan kriteria nasabah yang bisa dihapus tagih. "Peraturan pelaksanaan itu adalah Perpres," kata Anindya. (JPNN)