Inilah Cara Jatim Menghadirkan Anak Muda Ikut Mewujudkan Swasembada Gula

GHSNEWS.ID | BATU — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis Jatim mampu berada di lini terdepan dalam langkah mewujudkan swasembada untuk komoditas gula. Alasannya, produksi gula di atas rata-rata nasional.

"Apa yang telah menjadi harapan dan rencana Presiden Prabowo Subianto, Jawa Timur siap berada di lini terdepan," kata Khofifah di Kota Batu, Jawa Timur, kemarin.

"Dari hitungan bisa dilihat kekuatan Jawa Timur itu per 1 hektare bisa menghasilkan 13 ton gula. Sementara nasional rata-rata lima ton," ujarnya.

Bahkan, dengan berbagai upaya percepatan dan kolaborasi, maka dimungkinkan swasembada gula di Jawa Timur tercapai dalam waktu dekat. 

"Tahun ini insha Allah bisa diwujudkan swasembada gula," kata dia.

Karena itu, Gubernur Jawa Timur dua periode ini menegaskan bahwa pemerintahan pimpinannya telah menyiapkan sejumlah program sebagai bagian mengejar swasembada gula, yakni dengan memberikan ruang bagi petani tebu dari kalangan anak muda mengelola lahan. 

Pihaknya menyediakan lahan seluas 50 hektare untuk dikelola oleh anak muda asal Jawa Timur.

"Sekarang justru disediakan area untuk anak muda di jawa timur, 50 hektare untuk 10 anak muda dengan kualifikasi tertentu," kata dia.

Setiap satu kelompok petani tebu yang berasal dari kalangan anak muda mendapatkan lahan seluas lima hektare. 

"Kami sudah uji coba bagaimana 50 hektare bisa dikelola 10 anak muda, masing-masing lima hektare di dalam sebuah gabungan kelompok tani atau gapoktan," ujarnya.

Cara yang diterapkan ini sebagai penyediaan wadah bagi kalangan anak muda untuk terlibat di dalam proses pemajuan bangsa. 

"Insha Allah ini akan menjadi pioner bagaimana menghadirkan anak muda ikut mewujudkan swasembada gula," tutur Khofifah. (*)

sumber:antara

TNI Dan IPB Perkuat Kemandirian Pangan Berkelanjutan

GHSNEWS.ID | BOGOR — Guna memperkuat strategi ketahanan pangan nasional, para peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Kompi Produksi Ketahanan Pangan TNI TA 2025 mengikuti pelatihan hari ketiga dengan penuh antusias. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi strategis antara TNI dan IPB University, yang memadukan keahlian militer dengan inovasi akademik untuk menciptakan solusi pangan berkelanjutan.  

Pelatihan difokuskan pada teknik budidaya ikan air tawar dan peternakan domba, dilaksanakan di kawasan binaan IPB University Mandala Purwasari Fishery dan Cikarawang Farm, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (23/4/2025). 

Kerja sama ini menegaskan komitmen TNI dan IPB dalam membangun kapasitas sumber daya manusia yang unggul di sektor pangan, sekaligus memanfaatkan riset terapan dari perguruan tinggi terkemuka Indonesia.  

Bimtek menjadi bekal penting sebelum peserta kembali ke satuan masing-masing untuk menggerakkan Kompi Produksi (Peleton Pertanian, Peternakan, dan Perikanan). Melalui pendampingan IPB University, TNI tidak hanya mengadopsi teknologi terkini, tetapi juga menjamin keberlanjutan program melalui pendekatan berbasis sains.  

Sebelumnya, pada hari kedua, peserta praktik budidaya padi, vertical garden, serta pengolahan pupuk organik. Sementara di hari keempat, mereka akan mengikuti sesi praktik memasak berbahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.  

Program ini merupakan bukti sinergi TNI-IPB dalam mencetak kader tangguh yang adaptif terhadap tantangan pangan global, perubahan iklim, dan stabilitas ekonomi. Dukungan penuh IPB University memperkuat fondasi TNI dalam menciptakan ekosistem pangan mandiri dan inovatif, siap diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia. (*) 

Program Ketahanan Pangan Nasional, Zona Bakamla Tengah Panen Cabai 1,3 Ton

GHSNEWS.ID | MANADO —  Komitmen Zona Bakamla Tengah dalam mendukung ketahanan pangan nasional kembali dibuktikan melalui kegiatan panen cabai yang digelar di lahan Markas Komando (Mako) baru Zona Bakamla Tengah, Desa Kalasey, Kecamatan Mandolang, Sulawesi Utara, Rabu (23/4/2025).

Kegiatan panen yang dipimpin langsung oleh Kepala Zona Bakamla Tengah, Laksamana Pertama Bakamla Teguh Prasetya, S.T., M.M., CHRMP ini diikuti oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) dan personel Zona Bakamla Tengah. Hasil panen kali ini tercatat mencapai 1.346,5 kilogram cabai keriting, menjadikannya panen kedua dalam rangkaian program ketahanan pangan yang dicanangkan instansi tersebut.

“Program ini merupakan bagian dari optimalisasi lahan kosong yang dimiliki Zona Bakamla Tengah, sebagai wujud dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional sesuai dengan arahan Kepala Bakamla RI,” ujar Laksma Bakamla Teguh Prasetya.

Lebih lanjut, Laksma Bakamla Teguh Prasetya menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan tidak hanya difokuskan pada penanaman cabai, namun juga jagung dan palawija lainnya yang bernilai manfaat tinggi baik bagi internal maupun masyarakat sekitar.

Dengan keberhasilan panen kedua ini, Zona Bakamla Tengah berharap program ketahanan pangan terus berkelanjutan dan dapat menjadi contoh positif bagi satuan kerja lainnya di lingkungan Bakamla RI.

“Semoga upaya ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi semangat baru bagi kita semua dalam menjaga ketahanan pangan dan kemandirian di sektor pertanian,” pungkas Laksma Teguh.(*)

Komunitas Petani Gaul di Pangkep Jadi Solusi Swasembada Pangan

GHSNEWS.ID | PANGKEP — Komunitas Petani Gaul (KPG) Kabupaten Pangkep terus menunjukkan komitmennya dalam membantu petani menghadapi tantangan pertanian, khususnya soal kelangkaan pupuk.

Sejak didirikan pada tahun 2023, komunitas ini hadir sebagai solusi alternatif dengan membagikan pupuk hayati cair secara gratis kepada para petani binaannya.

Syamsinar, anggota DPRD Pangkep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga menjabat sebagai dewan pembina KPG, menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kedai Roku, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kamis (17/4/2025).

“Komunitas ini lahir dari kegelisahan atas kelangkaan pupuk di awal 2023. Kami ingin memberi solusi yang nyata bagi para petani, bukan sekadar janji,” ungkap Syamsinar.

Jumlah petani yang tergabung di KPG pun terus mengalami peningkatan signifikan. Jika di tahun pertama hanya ratusan petani yang bergabung, maka hingga akhir 2024 jumlah itu melonjak menjadi 1.700 petani yang tersebar di enam kecamatan, yaitu Pangkajene, Minasatene, Balocci, Bungoro, Labakkang, dan Ma’rang.

Hasil Panen Naik Hingga 50 Persen

Ketua Komunitas Petani Gaul, Muhammad Rusli AB, yang akrab disapa Cully Gaul, menyebut penggunaan pupuk hayati LBA terbukti mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

“Dari 1.700 petani yang tergabung, total lahan yang digarap mencapai 497 hektare. Untuk tahun 2025, produktivitasnya meningkat hingga 30 sampai 50 persen—setara 800 ton hasil panen. Ini capaian luar biasa,” ujar Cully.

Dia menambahkan, pupuk hayati LBA dibagikan secara cuma-cuma satu kali dalam setahun, yakni pada awal musim tanam. Di musim berikutnya, pupuk tetap disediakan dengan harga terjangkau.

“Pupuk ini mudah diserap tanaman karena berbentuk cair, tidak mengandung bakteri patogen, mengandung hormon pertumbuhan alami, memperbaiki struktur tanah, dan tentunya ramah lingkungan. Ini cocok untuk semua jenis tanaman,” jelasnya.

Petani Rasakan Langsung Manfaatnya

Salah satu petani di Desa Mangilu, Rifa’i, mengaku hasil panennya meningkat sejak menggunakan pupuk hayati LBA.

“Alhamdulillah, tiga tahun terakhir ini hasil panen saya naik. Dulu hanya 10 karung, sekarang bisa sampai 15 karung. Selain kualitas panen meningkat, harganya pun sangat terjangkau,” tutur Rifa’i.

Dia juga mengapresiasi program pembagian gratis yang dijalankan komunitas.

“Walaupun hanya sekali setahun, bantuan pupuk gratis ini sangat membantu petani kecil seperti saya,” ujarnya.

Ke depan, Komunitas Petani Gaul berencana memperluas jangkauan dan mendorong lebih banyak petani untuk beralih ke pupuk ramah lingkungan demi pertanian berkelanjutan dan swasembada pangan di tingkat lokal. (Afdhal)

Koramil 10 Moga Melaksanakan Penanaman Pohon di Desa Plakaran

GHSNEWS.ID | PEMALANG — Koramil 10 / Moga melaksanakan kegiatan penanaman pohon dan rehabilitasi mata air di Desa Plakaran, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, tampaknya komitmen dan partisipasi masyarakat serta pihak terkait sangatlah tinggi. 

Acara tersebut berhasil melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bupati Pemalang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah,  Nur Laile S.Pd (Kades Plakaran), Perhutani , Eka Ketua limata (Lintas komunitas penjaga air), Anggota Pramuka Saka wira Kartika, Tim Rescue Moga, Orari Moga  hingga perwakilan masyarakat setempat, pada Minggu (20/04/2025).

Dalam giat tersebut, sebanyak 200 pohon ditanam yang terdiri dari jenis Pohon Beringin dan Pohon Pule. 

Kehadiran Bapak Anom Widiyantoro, SE,. MM sebagai Bupati Pemalang memberikan semangat tersendiri dalam kegiatan tersebut. 

Anom mengajak masyarakat untuk terus menjaga lingkungan sekitar melalui penanaman pohon secara berkelanjutan. Namun, upaya penanaman pohon dan rehabilitasi mata air di Desa Plakaran ini seharusnya menjadi langkah awal dalam memperbaiki kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan. 

Menurut Bupati, dengan mengikutsertakan berbagai pihak terkait, diharapkan program ini dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat lokal serta lingkungan sekitar. 

Selain itu, perlu diadakan langkah-langkah lanjutan untuk menjaga keberlanjutan dari upaya-upaya positif yang telah dilakukan pada acara penanaman pohon dan rehabilitasi mata air ini.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan program penanaman pohon dan rehabilitasi mata air, perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala. 

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pohon-pohon yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. 

Selain itu, perlu pula dilakukan perawatan secara berkala agar pohon-pohon tersebut tetap sehat dan dapat tumbuh dengan optimal. Selain itu, perlu juga dilakukan pendekatan komprehensif dalam upaya konservasi lingkungan. 

Ini dapat melibatkan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal untuk bekerja sama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. 

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan manfaat dari penanaman pohon juga perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. 

Tindakan lanjutan lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan para ahli lingkungan dan pakar hidrologi untuk memberikan saran dan masukan yang berharga dalam upaya rehabilitasi mata air. 

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, para ahli ini dapat membantu dalam merancang strategi dan program yang lebih efektif untuk menjaga keberlanjutan mata air di Desa Plakaran. 

Selain itu, kolaborasi dengan pihak Instansi terkait, TNI dan  organisasi lainnya juga dapat memperkuat upaya-upaya rehabilitasi lingkungan yang telah dilakukan. Dengan terjalinnya kerjasama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar dan berdampak positif dalam jangka panjang. 

Dengan demikian, upaya penanaman pohon dan rehabilitasi mata air yang dilakukan di Desa Plakaran merupakan langkah awal yang baik dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. 

Namun, untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan dari program ini, perlu adanya keterlibatan dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak serta upaya yang berkelanjutan dari semua elemen masyarakat. Hanya dengan demikian, lingkungan yang hijau dan sehat dapat terjaga untuk generasi-generasi mendatang. (*)

Editor: Himawan

Bocah 10 tahun Tewas Diduga Tersengat Listrik Saat Menunggu Layangan Putus

GHSNEWS.ID | PEKALONGAN — Nasib naas dialami seorang anak berusia 10 tahun. Ia dikabarkan tewas diduga usai tersengat listrik saat memegang Tiang Penyangga Kabel Jaringan internet di Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada Rabu 16 April 2025.

Dikutip dari beberapa sumber kronologis kejadiannya terjadi, kala itu korban bersama 4 temannya menunggu layangan yang putus dan terjatuh ke tengah Sawah.

Kasubsi Penmas Humas Polres Pekalongan Iptu Suwarti saat dikonfirmasi oleh awak media membenarkan peristiwa itu, saat ada Layangan yang Putus Terbang mengarah ke arah Sawah, Korban sedang berada di Jalan berusaha mengejarnya.

"Saat akan turun ke Sawah, Korban memegang Tiang Penyangga Kabel Jaringan internet yang berada di Bahu Jalan, kemudian korban terjatuh dan tergeletak," kata Iptu Suwarti.

Saat bersamaan, kata Suwarti, ada Kurir Ekspedisi melintas di lokasi dan langsung menolong korban.

Korban yang sudah tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ki Ageng Sedayu Wonopringgo, Pekalongan.

"Setelah sampai di IGD, Dokter jaga menyatakan jika korban sudah meninggal dunia," terang Iptu Suwarti.

Sementara itu, Petugas Inafis dari Polres Pekalongan yang melakukan identifikasi dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), atas kejadian ini, Polisi berkoordinasi dengan PLN UPJ Kedungwuni dan Pemerintah Desa setempat guna mengantisipasi kejadian serupa.

"Setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PLN UPJ Kedungwuni, ditemukan fakta bahwa sumber listrik yang mengalir di Tiang Penyangga Jaringan internet tersebut bersumber dari Lampu Penerangan Tenaga Surya Pengadaan dari pihak Desa Wonorejo. (Rudi)

Mendadak Camat Maksum Dan UPJI Belik Pantau Kerusakan Jalur Tengkorak, Ini Alasannya

GHSNEWS.ID | BELIK — Kades Beluk, Surinto, dampingi Camat Belik dan Kepala Unit Pemeliharaan Jalan dan Irigasi (UPJI) kecamatan Belik melakukan monitoring kerusakan jalan Propinsi yang keberadaannya di Tanjakan Sopi, Pertigaan menuju kantor Desa Bulakan. (17/4/25).

Dalam tinjauannya, terdapat mengelupasnya lapisan aspal kurang lebih sepanjang 5 meter dan lebar 1 meter, yang terjadi di Jalan Provinsi tersebut, atau tepat di pertigaan menuju Balai Desa Beluk, kecamatan Belik, kabupaten Pemalang. 

Camat Belik M. Maksum, menyampaikan bahwa terdapat lubang panjang yang membahayakan bagi pengguna jalan.

"Kami memonitoring kerusakan jalan ini, sekaligus memberi tanda dengan Cat putih (Phlox). Tujuannya agar pengguna jalan mengetahui jalan tersebut ada lubang panjang yang sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan," kata dia.

Terkait dengan penanganan, Camat Belik menyampaikan, Jalan Ruas Randudongkal - Belik merupakan kewenangan PU Provinsi Jateng.

Namun demikian, kata Maksum, pihaknya melalui UPJI setempat terus menjalin komunikasi agar  kerusakan jalan di jalur tersebut secepatnya mendapat penanganan. 

Selain itu, Muhamad Maksum juga berharap Dinas PU provinsi Jateng  membangun Drainase di titik titik rawan luapan air.  

Di tempat yang sama, Kepala UPJI Belik, mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan PU Provinsi agar secepatnya mendapat penanganan. 

"Kami telah berkomunikasi melalui Telepon dengan PU  Provinsi terkait dengan penanganan lubang panjang di jalan ini," terangnya. 

Kepada SuaraNegeri.com Kepala Desa Beluk tidak menyangkal jika Tanjakan Sopi yang keberadaannya masuk di wilayah Desanya merupakan salah satu medan yang rawan kecelakaan, hingga disebut Jalur Maut. 

"Betul, sebutan tanjakan Sopi sendiri berawal dari nama salah seorang korban kecelakaan di area ini. Yang terjadi pada tahun 90-an," jelas Kades Beluk. 

Ia menyebutkan, hingga saat ini kasus Laka lantas masih sering terjadi di lokasi tersebut.

"oleh sebab itu, Saya berharap agar pihak yang memiliki kewenangan jalan ini ( PU Jateng) untuk segera memperbaiki kerusakan yang ada di tanjakan Sopi," pungkasnya. 

Menjawab pertanyaan apa yang telah dilakukan oleh Pihaknya, Surinto mejawab masyarakat desanya telah berupaya melakukan antisipasi meluasnya kerusakan jalan dengan gotong royong swadaya penambalan pada lubang jalan.

Namun, kata dia, Sekali lagi Jalan ini adalah jalan Provinsi. Jadi segala sesuatunya bukan kewenangan kami. 

Sementara itu, informasi yang didapat di area lokasi yang di cat putih pada kamis 17/4/25 kemarin, pada malam harinya terjadi Laka lantas yang melibatkan pengendara Sepeda motor. (Himawan).

Bakamla RI Panen Kacang Tanah di Karangasem Bali

GHSNEWS.ID | BALI — Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla  melaksanakan panen kacang tanah di lahan Bakamla RI yang terletak di Banjar Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali, pada Selasa (15/4/2025). 

Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Bakamla RI dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Didampingi Kepala Zona Bakamla Tengah Laksma Bakamla Teguh Prasetya, S.T., M.M., CHRMP., Laksdya Irvansyah secara simbolis melakukan panen kacang tanah yang berhasil mencapai hasil sebanyak 800 kilogram dari lahan seluas satu hektar. 

Panen ini melanjutkan kesuksesan panen jagung sebelumnya yang menghasilkan satu ton hasil panen.

“Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Bakamla RI mendukung Asta Cita dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Laksdya Irvansyah, sembari mengapresiasi kinerja Stasiun Bakamla Bali atas keberhasilan merealisasikan program ketahanan pangan di wilayahnya.

Selain kacang tanah dan jagung, lahan pertanian Bakamla RI di Bali juga menghasilkan berbagai komoditas hortikultura lainnya seperti cabai, kacang panjang, tomat, terong, pepaya california, dan singkong. 

Diversifikasi tanaman ini menunjukkan keseriusan Bakamla RI dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan nasional. (*)

TNI Kecam Keras Aksi OPM Serang Warga Sipil Secara Brutal di Papua

GHSNEWS.ID | PAPUA — Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengecam keras rangkaian aksi kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 

OPM menyerang guru, tenaga kesehatan, dan pendulang emas secara brutal yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta kerusakan fasilitas umum.

Aksi kekejaman OPM terjadi pada 21 Maret 2025 di Distrik Anggruk. Kelompok OPM pimpinan Elkius Kobak menyerang para guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pedalaman. 

Akibat aksi biadab tersebut, satu orang meninggal dunia, enam luka-luka, dan bangunan sekolah serta rumah guru dibakar. Sebanyak 42 orang berhasil dievakuasi ke Jayapura oleh TNI.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito, S.E., M.M., mengecam keras aksi keji gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyerang dan membakar para guru serta Tenaga Kesehatan (Nakes) di Distrik Anggruk, hal itu sampaikan Pangdam saat menjenguk para korban yang kini dirawat di Rumah Sakit Marthen Indey (RSMI), Jayapura, Senin.

Rentetan kekejaman OPM tak berhenti sampai di sana. Pada 8 April 2025, gerombolan OPM kembali melancarkan serangan brutal terhadap warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas. 

Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran berat HAM dan kejahatan kemanusiaan, serta menepis berita HOAX yang menyebut para korban sebagai prajurit TNI.

"Propaganda yang disebarkan oleh OPM dan simpatisannya, yang menyebut korban adalah prajurit TNI, merupakan upaya manipulasi informasi untuk membenarkan tindakan brutal mereka. Padahal, yang menjadi korban adalah warga sipil tak bersalah," tegas Kapuspen TNI.

TNI menegaskan bahwa kekejaman ini tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. TNI terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengejar para pelaku, memulihkan keamanan, serta memastikan perlindungan terhadap seluruh warga. TNI akan senantiasa hadir bersama rakyat dalam menjaga stabilitas nasional dan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil.(*)

Dari Atas Lereng-Lereng, Yuuk Intip Program Ketahanan Pangan di Daerah Penugasan

GHSNEWS.ID | PUNCAK — Dalam hal mendukung program pemeritah Satgas Yonif 715/Mfl giatkan program ketahanan pangan di daerah penugasan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan nasional terutama di wilayah Puncak Jaya Papua, Minggu (30/03/2025).

Kegiatan program ketahanan pangan yang dilaksanakan Satgas Yonif 715/Mtl Pos Kulirik meliputi penanaman Cabe, jagung, dan sayuran di lahan yang telah disiapkan oleh masyarakat setempat. 

Selain itu, Satgas Yonif 715/Mtl juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat tentang cara penanaman, perawatan, dan pemanenan yang baik.

Danpos Kulirik Kpt inf Apriadi Muslim mengatakan bahwa kegiatan program ketahanan pangan ini merupakan bagian dari upaya TNI AD untuk mendukung ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap bahwa kegiatan ini dapat membantu meningkatkan produksi pangan di daerah penugasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya

Kegiatan program ketahanan pangan yang dilakukan ini juga mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat, terutama Mama Rizki mengaku sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Satgas Yonif 715 dan berharap bahwa kegiatan ini dapat berlanjut di masa yang akan datang.

"Wa wa wa tong sangat terimakasih untuk bantuan yang dikase anak-anak Pos, ini sangat membantu tong disini untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kulirik," ucapnya. (*)

Pupuk Indonesia Kucurkan Investasi Rp 116 Triliun Tingkatkan Kapasitas Produksi

GHSNEWS.ID | JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) bakal melakukan investasi sebesar Rp 116 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dana investasi tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan megaproyek pembangunan Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

“Sebagian dari dana investasi itu akan kami gunakan untuk membuka kawasan industri pupuk baru, yaitu mega proyek kami di Fakfak, Papua Barat dan itu insya Allah akan menambah kapasitas produksi kami,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Rahmad mengatakan penambahan kapasitas produksi ini merupakan langkah penting untuk bisa memastikan ketersediaan pupuk yang amat dibutuhkan untuk mencapai swasembada pangan. Menurut dia, pencapaian swasembada pangan suatu negara berkaitan erat dengan kondisi industri pupuk di negara tersebut.

Indonesia, kata dia, merupakan salah satu contoh nyata sebuah negara yang pernah mencapai swasembada pangan karena fokus mengembangkan industri pupuknya.

Rahmad bercerita Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pertama kali pada tahun 1984. Pencapaian itu, kata dia, tak terlepas dari pembangunan industri pupuk yang pertama kali dimulai tahun 1959 di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) hingga pembangunan PT Pabrik Iskandar Muda (PIM) di Aceh pada 1982.

“Di tahun 1984 Indonesia itu mencapai swasembada beras dimulai dengan gerakan pembangunan industri pupuk tahun 1959 di Pusri. Sejak 1982 sampai sekarang belum ada pembangunan kawasan baru, padahal di tahun 2045, penduduk Indonesia akan tumbuh menjadi 324 juta jiwa, itu artinya kebutuhan beras nasional akan mencapai 37 ton atau naik 6 juta ton,” ujar Rahmad.

Dirinya menekankan bahwa peran pupuk dalam meningkatkan produktivitas pertanian sangatlah vital. Pupuk berkontribusi sekitar 62 persen terhadap produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan akan sangat sulit tercapai tanpa ketersediaan pupuk yang cukup.

"Jadi super signifikan. Oleh karena itu, kunci dari meningkatkan produktivitas pertanian itu, salah satu yang utama adalah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk," terangnya.

Selain memastikan kapasitas produksi, Rahmad mengatakan Pupuk Indonesia juga mendukung swasembada pangan dengan memastikan keterjangkauan pupuk bagi petani. Keterjangkauan pupuk, kata dia, salah satunya dilakukan dengan memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang andal dan akuntabel.

Untuk mencapai hal itu, Pupuk Indonesia telah melakukan digitalisasi kios melalui i-Pubers yang memudahkan penebusan dengan KTP, serta pengawasan secara real-time melalui command center untuk penyaluran tepat sasaran.

“Jadi kami sudah mengimplementasikan digitalisasi di seluruh kios yang mencapai 27 ribu lebih, dengan digitalisasi kami sudah bisa melihat setiap ‘butir’ pupuk yang dimuat di kapal, itu kita bisa lihat datanya, bisa kita lihat visualnya, kapalnya bergerak ada GPS-nya, kemudian masuk ke gudang-gudangnya ada CCTV-nya, dibawa oleh truk-truknya, ada GPS sampai ke kios,” kata dia.

sumber : Antara

Inilah Cara Prajurit TNI Mendukung Hasil Panen Petani Papua

GHSNEWS.ID | PAPUA — Wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat terus ditunjukkan oleh Satgas Yonif 509 Kostrad. 

Kali ini, personel Satgas yang bertugas di Titik Kuat (TK) Mamba melaksanakan kegiatan Rosita (Borong Hasil Tani), yakni membeli hasil pertanian yang dijual oleh Mama Papua yang melintas di depan pos. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Lettu Chk Irawan Suharto.

Dalam kegiatan ini, prajurit Satgas Yonif 509 Kostrad membeli berbagai hasil bumi, seperti ubi, pisang, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang dibawa oleh Mama Papua. 

Tidak hanya sekadar bertransaksi, prajurit juga berinteraksi dengan hangat, berbincang dan bercanda dengan para pedagang, menciptakan suasana akrab yang penuh kekeluargaan.

Lettu Chk Irawan Suharto menjelaskan, bahwa kegiatan Rosita ini merupakan bentuk dukungan terhadap perekonomian masyarakat lokal. 

"Kami ingin membantu Mama Papua agar hasil panennya cepat terjual dan bisa membawa pulang rezeki untuk keluarganya. Kegiatan ini juga mempererat hubungan baik antara TNI dan masyarakat," ujarnya. (*). 

Satgas Pamtas Bersama Warga Desa Duyan Panen Padi Gunung Di Perbatasan

GHSNEWS.ID | NUNUKAN — Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Pos Lumbis bersama warga Desa Duyan Kec Lumbis Hulu Kab Nunukan melaksanakan panen padi gunung secara gotong royong di Sentra Ketahanan Pangan desa binaan Pos Lumbis. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemanunggalan TNI-Rakyat serta mendukung ketahanan pangan di wilayah perbatasan.

Komandan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad, Letkol Arm Gde Adhy Surya Mahendra, menyampaikan bahwa panen bersama ini merupakan bagian dari program pembinaan teritorial yang dilakukan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad untuk membantu masyarakat setempat dalam meningkatkan hasil pertanian.

"Kami ingin menunjukkan bahwa TNI tidak hanya bertugas menjaga perbatasan, tetapi juga hadir untuk membantu dan membangun kemandirian masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian," katanya, dalam keterangan rilisnya, yang diterima redaksi, hari ini.

Masyarakat Desa Duyan menyambut baik inisiatif ini. Bapak Amri, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Satgas Pamtas yang telah mendampingi petani sejak tahap penanaman hingga panen.

"Kami sangat terbantu dengan pendampingan dari TNI. Selain meningkatkan hasil panen, kami juga mendapatkan wawasan baru tentang teknik pertanian yang lebih efektif," ujarnya. (*).

Legislator Nasdem Gelar Dialog Dengan Petani Jagung, Ini Pesannya

GHSNEWS.ID | BANTEN — Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, mengunjungi daerah pemilihan (Dapil) Banten I untuk berdialog langsung dengan konstituen. Khususnya para petani jagung di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. 

Kunjungan ini merupakan bagian dari upayanya untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat terkait sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Legislator fraksi Nasdem ini menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan nasional. 

"Kami bersama-sama mendukung dan berkomitmen mensukseskan program ketahanan pangan nasional demi kesejahteraan petani dan keberlanjutan pangan di Tanah Air," ujar Arif Rahman dalam keterangan resminya, pada Rabu, 26 Februari 2025. 

Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, yang membidangi sektor pertanian, Arif berharap dengan adanya dukungan penuh terhadap program ketahanan pangan, Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan yang lebih baik dan mensejahterakan petani di seluruh Indonesia. 

Lebih jauh, Arif Rahman  terus berupaya untuk memastikan bahwa sektor pertanian di Indonesia, khususnya di daerah-daerah seperti Banten, mendapat perhatian serius demi kemajuan bersama.

"Dari Banten untuk Indonesia," tandasnya. (*)

Satgas TNI Gagalkan Penyelundupan 46 Ton Bawang Bombai Ilegal di Pelabuhan Dwikora

GHSNEWS.ID | PONTIANAK — Sub Satgas Penyelundupan TNI kembali menggagalkan upaya penyelundupan. Kali ini, Tim F1QR Lantamal XII bekerja sama dengan Satgas Bais TNI berhasil mengamankan 46 ton bawang bombai ilegal senilai Rp 1,4 miliar di Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin.

Dalam jumpa persnya, Wakil Komandan Lantamal XII, Kolonel Marinir Qomarudin, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini berawal dari informasi yang diterima Tim F1QR dari Satgas Bais TNI mengenai adanya truk bermuatan bawang bombai ilegal yang berasal dari perbatasan Malaysia dan hendak dikirim ke Pulau Jawa tanpa dokumen resmi.

Menindaklanjuti informasi tersebut, pada 6 Februari 2025, Tim F1QR Lantamal XII melakukan pemantauan di Pelabuhan Dwikora dan menemukan satu unit truk Fuso bermuatan bawang bombai ilegal yang tengah bersiap naik ke kapal rute Pontianak-Semarang. 

"Setelah truk berada di atas kapal, Tim F1QR Lantamal XII berkordinasi dengan agen kapal untuk melaksanakan pemeriksaan muatan kendaraan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bawang bombai ilegal, sehingga truk tersebut diamankan dan dibawa ke Mako Satrol Lantamal XII," jelas Wadan Lantamal XII.

Pengembangan lebih lanjut mengungkap adanya truk lain yang juga membawa bawang bombai ilegal. Satu truk ditemukan di sebuah gudang di Pal 5, sementara satu lainnya berada di kawasan Sungai Ambawang. 

Saat diperiksa, selain bawang bombai, truk tersebut juga mengangkut barang rongsokan serta satu unit mobil mewah jenis Range Rover yang disembunyikan di bawah tumpukan karung berisi barang bekas untuk mengelabui petugas.

Untuk kepentingan penyelidikan, petugas mengamankan seorang sopir truk berinisial S. Selanjutnya, kasus ini telah dilimpahkan oleh Lantamal XII Pontianak kepada Bea Cukai Kalimantan Barat guna proses hukum lebih lanjut. TNI berkomitmen untuk terus menjaga perairan Indonesia dari berbagai upaya penyelundupan yang merugikan negara dan masyarakat. (*)

Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Tata Ruang Daerah

GHSNEWS.ID | NTB — Senator Mirah Midadan Fahmid dari Nusa Tenggara Barat (NTB) menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam perencanaan tata ruang daerah. 

Dalam diskusi bersama para pakar di RDPU BULD DPD RI, Mirah menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, terutama di wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi.

Menurut Senator Mirah, salah satu tantangan utama dalam tata ruang daerah adalah bagaimana kebijakan ekonomi dan lingkungan dapat berjalan seiring tanpa saling mengorbankan. Ia mencontohkan kasus di NTB, di mana sektor pertanian, khususnya komoditas jagung, berkembang pesat, tetapi sering kali tidak mempertimbangkan aspek lingkungan.

"Kami melihat adanya dorongan besar dalam ketahanan pangan melalui diversifikasi pertanian, tetapi banyak lahan jagung ditanam di kawasan pegunungan, yang pada akhirnya menyebabkan erosi, banjir bandang, dan longsor. Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya keseimbangan dalam tata ruang dapat berujung pada bencana lingkungan," ujar Mirah.

Senator Mirah menyoroti bagaimana dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sering kali tidak diketahui atau diakses oleh masyarakat luas. Padahal, menurutnya, partisipasi publik dalam perencanaan dan implementasi tata ruang sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dan selaras dengan aspek keberlanjutan.

Senator Mirah menyoroti rendahnya partisipasi publik dalam penyusunan dan implementasi dokumen tata ruang. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat sering kali tidak memiliki akses terhadap dokumen perencanaan tersebut, sehingga sulit bagi mereka untuk ikut serta dalam pengawasan maupun memberikan masukan yang konstruktif.

"Bagaimana kita bisa meminta masyarakat berpartisipasi jika mereka bahkan tidak tahu di mana harus mengakses dokumen RTRW? Partisipasi publik yang kita harapkan tidak hanya sebatas perencanaan, tetapi juga dalam implementasi dan pengawasannya. Kita harus memastikan bahwa publik tetap bisa bersuara dalam menilai apakah kebijakan yang dibuat benar-benar diterapkan sesuai dengan perencanaan awal," jelasnya.

Mirah meminta adanya mekanisme yang lebih transparan dan inklusif dalam penyusunan kebijakan tata ruang daerah. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi tata ruang serta melibatkan mereka secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Senator Mirah mengajak pemerintah daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan tata ruang yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ia juga meminta para pakar dan akademisi untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah daerah menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan.

"Kami ingin mendapatkan masukan konkret dari para pakar tentang bagaimana kita dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah daerah. Bagaimana kita dapat mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih efektif? Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa kebijakan tata ruang ini benar-benar diterapkan sesuai dengan regulasi yang ada?" ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tata ruang yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dapat berdampak jangka panjang bagi masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana. Oleh karena itu, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Senator Mirah menegaskan bahwa isu tata ruang bukan hanya soal pembangunan ekonomi, tetapi juga tentang keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi, dan memperluas partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang.

"Jika kita ingin membangun daerah yang maju, maka kita harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat," pungkasnya.(*)

Dadan K Ramdan: Ada Program yang Justru Membebani Petani

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Pemerintah diminta untuk lebih serius memperhatikan nasib petani. Bentuk keseriusan itu, tidak hanya diwujudkan dalam bentuk program-program untuk para petani. Lebih dari itu, pemerintah seharusnya bisa melayani, melindungi dan mengawal usaha-usaha petani di sektor pertanian.

"Intinya, negara harus hadir untuk petani," demikian salah satu desakan yang disampaikan oleh pembicara dalam diskusi yang digelar oleh Partai Kebangkitan Nusantara di Pimnas PKN, Menteng, Jakarta, pada Rabu (22/01/2025).

Dalam diskusi yang menjadi agenda rutin PKN tersebut, tema yang diangkat kali ini adalah "28 Tahun Petani Tak Terurus: Quo Vadis Masa Depan Petani?". Sebagai pemateri, hadir pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian, Khudori dan pegiat pangan di lembaga nirlaba PPI Jawa Barat, Dadan K Ramdan.

Dalam paparannya, Dadan K Ramdan, mantan aktivis mahasiswa yang memutuskan terjun ke dunia pemberdayaan pertanian menyatakan bahwa petani dan pertanian memiliki prospek yang bagus. Hanya saja, kebijakan atau program yang diterapkan pada petani terkadang malah jadi kendala bagi petani. 

Dari pengalaman puluhan tahun bersama petani, Dadan K Ramdan menilai bahwa petani sudah memiliki daya hidupnya sendiri. 

"Ada program atau tidak ada program dari pemerintah, petani akan tetap bertani. Ada bantuan atau tidak ada bantuan, petani tetap bertani. Bahkan, ekstrimnya, ada pemilu atau tidak ada pemilu, petani juga akan tetap bertani," kata Dadan.

Artinya, bertani sudah menjadi cara hidup yang akan terus dilakukan oleh petani. Karena itulah, Dadan K Ramdan menyatakan bahwa seharusnya kebijakan pemerintah lebih memihak kepada petani. 

"Jadi petani itu tidak hanya diberikan program-program saja. Yang lebih penting adalah petani itu difasilitasi dan dikawal dalam menjalankan usaha pertaniannya," tegas Dadan.

"Sebab, tidak semua program itu membantu. Ada juga program yang justru membebani petani," lanjutnya.

Inilah yang dimaksud Dadan K Ramdan sebagai pentingnya peran negara untuk melindungi dan mengawal para petani dalam menjalankan usahanya. "Karena, masalah utama di pertanian itu bukan ada di petani atau di pemerintah. Tapi, ada di antara keduanya, terutama yang menyangkut mata rantai penjualan hasil pertanian," ungkap Dadan.

Inilah ruang-ruang yang selama ini sering menjadi masalah bagi para petani. "Ketika petani mengalami masa sulit, gagal panen, membutuhkan modal, atau butuh memenuhi kebutuhan hidupnya, siapa yang bisa membantu?" kata Dadan K Ramdan.

Karena itulah, lanjutnya, tidak bisa dipungkiri jika situasi ini kemudian membentuk "mata rantai" yang mengakibatkan usaha pertanian tidak hanya melibatkan petani dan pemerintah. Tetapi juga melibatkan "mata rantai" penjualan dan pembelian yang berimplikasi langsung dengan kesejahteraan petani.

Pandangan ini tidak dibantah oleh pembicara berikutnya, Khudori, yang juga dikenal sebagai pengamat pertanian. Secara umum, Khudori menilai bahwa kebijakan pemerintah yang menyetop impor beberapa komoditas untuk merealisasikan pencapaian swasembada pangan, layak untuk diapresiasi. Sebab, butuh waktu untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. 

Namun, terkait dengan perbaikan nasib petani, Khudori menyatakan bahwa dibutuhkan pendekatan yang lebih berpihak kepada petani untuk meningkatkan perbaikan di sektor pertanian. Terutama terkait dengan persoalan mendasar bagi petani, yaitu soal lahan dan pendampingan terhadap petani.

Diungkapkan oleh Khudori bahwa data menunjukkan bahwa luas lahan yang dikuasai petani mengalami penurunan. Pada tahun 2013, luas lahan yang dikuasai petani menunjukkan angka 0,89 hektar dan pada tahun 2023 turun menjadi 0,69 hektar dengan 0,15 hektar diantaranya adalah sawah. Selain itu, akses petani pada penyuluhan, poktan dan bantuan juga menurun. 

Karena itu, Khudori menyampaikan beberapa kunci penting untuk mewujudkan swasembada pangan. Pertama, untuk mencapai tujuan swasembada pangan, pemerintah sebaiknya tidak terlalu terpaku pada program-program yang berorientasi proyek pada sektor pertanian. 

"Masalahnya, kalau nanti proyeknya selesai, bagaimana nasib program tersebut?" kata Khudori.

Kedua, perlunya kebijakan terhadap lahan pertanian yang semakin menyempit. Ketiga, kesejahteraan petani. Keempat, melindungi lahan-lahan pertanian produktif dan kelima, menekan pemborosan pangan.

Menurut Khudori, laporan kajian food loss and waste di Indonesia cukup tinggi. "Ini di level konsumen, yang menunjukkan bahwa sisa-sisa makanan kita masih tinggi. Ini perlu dicarikan solusi agar makanan yang terbuang bisa ditekan, dan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan swasembada pangan," katanya. (b/red)

Target Pengadaan Gabah Bulog Aceh 2025 Ditingkatkan Menjadi 9.000 Ton

GHSNEWS.ID | ACEH — Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Aceh mulai mengamalkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 Tahun 2025. Hal ini mereka lakukan dengan mengeluarkan kebijakan pembelian gabah dan beras dari petani lokal dengan harga baru mulai Rabu, 15 Januari 2025.

“Keputusan ini merupakan langkah pemerintah untuk mendukung percepatan swasembada pangan,” kata pimpinan Perum BULOG Kanwil Aceh, Ihsan, kepada awak media, kemarin.

Dalam kebijakan tersebut, harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram (Kg) dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. 

Sementara itu, harga beras di gudang BULOG ditetapkan Rp12.000 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen, derajat sosoh minimal 100 persen, dan butir patah maksimal 25 persen.

Ihsan memastikan BULOG  tetap akan menerima gabah dengan kualitas di bawah standar, namun dengan penyesuaian harga (rafaksi). 

"Gabah Kering Panen dengan kadar air 26-30 persen dan kadar hampa 10 persen (GKP-1) dihargai Rp6.200 per kg. Untuk GKP-2 dengan kadar air 25 persen dan kadar hampa 11-15 persen, harga ditetapkan Rp6.075 per kg," kata dia. 

Sementara itu, GKP-3 dengan kadar air 26-30 persen dan kadar hampa 11-15 persen dihargai Rp5.750 per kg.

Selama tahun 2024, BULOG  Kanwil Aceh telah berhasil menyerap gabah sebanyak 2.299 ton dan beras sebanyak 1.264 ton. Untuk tahun 2025, target pengadaan gabah ditingkatkan menjadi 9.000 ton.

"Harga baru ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menjamin ketersediaan cadangan pangan nasional," pungkasnya.

Babinsa Timika Komsos Bersama Pemilik Ternak Ayam Petelur

GHSNEWS.ID | TIMIKA — Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, Babinsa Koramil 1710-02/Timika Sertu Rusdin Wali melaksanakan kegiatan Komsos (Komunikasi Sosial) bersama bapak Boby, salah satu pemilik ternak ayam petelur di wilayah binaannya, di Kampung Mawoaku Jaya, Distrik Wania, Selasa (14/1/2025).

Kegiatan Komsos ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis antara Babinsa dengan warga masyarakat, serta untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh para peternak ayam petelur.

Dalam kesempatan tersebut, Sertu Rusdin Wali berdialog dengan bapak Boby tentang berbagai hal terkait dengan usaha peternakan ayam petelur, seperti harga telur, harga pakan ternak, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam beternak ayam petelur.

Pada kesempatan tersebut, Ia juga menghimbau kepada peternak agar dapat menjaga khususnya kebersihan kandang ayamnya sehingga tidak menimbulkan bau busuk di sekitar kandang yang akan mengganggu lingkungan masyarakat setempat.

Sertu Rusdin Wali juga memberikan beberapa saran dan masukan kepada peternak agar dapat meningkatkan hasil panen telur dan keuntungan dari usaha peternakan ayam petelurnya.

Sementara itu bapak Boby selaku pemilik peternakan ayam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Babinsa mengenai beberapa kendala yang dihadapi saat ini agar bisa dibantu mencari solusinya seperti cuaca yang tidak menentu serta harga pakan dan vitamin yang selalu naik. (*)

Puluhan Ribu Hektare Lahan Pertanian di Langkat Selalu Banjir, Begini Kata Penrad Siagian

GHSNEWS.ID | LANGKAT — Anggota DPD RI Penrad Siagian menyerap aspirasi warga dalam pertemuan bersama perwakilan jemaat gereja dari Kecamatan Securai Utara dan Securai Selatan di Rumah Makan Pondok Santai, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara (Sumut), kemarin.

Sejumlah persoalan krusial mulai dari irigasi pertanian, kebijakan pendidikan zonasi, hingga Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi topik hangat dalam diskusi tersebut.

Penrad Siagian menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keluhan warga, terutama masalah irigasi pertanian. Dengan 70 persen penduduk di kawasan tersebut berprofesi sebagai petani, irigasi yang tidak memadai menjadi kendala serius.

"Puluhan ribu hektare lahan pertanian di Langkat selalu bermasalah banjir saat musim hujan, namun kekeringan ketika kemarau tiba. Jika irigasi ini diperbaiki, swasembada pangan di Sumut akan terdorong lebih kuat," ujar Penrad.

Penrad berjanji segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Pasca bupati dilantik, saya akan temui Pemda dan berkoordinasi dengan Dinas PU agar ini menjadi prioritas. Langkat bisa kita dorong sebagai salah satu daerah penopang target produksi beras Sumut," tambahnya.

Diskusi yang berlangsung hangat itu diakhiri dengan harapan warga agar solusi konkret segera terealisasi.

Penrad Siagian menegaskan bahwa aspirasi dari masyarakat adalah tanggung jawabnya sebagai wakil daerah di DPD RI.

"Kita perjuangkan bersama. Pembangunan di Sumut harus berangkat dari suara rakyat," ucap Pdt. Penrad Siagian.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menetapkan target peningkatan produksi padi di Sumatra Utara (Sumut) sebesar 700 ribu ton pada tahun anggaran 2025.

Target tersebut optimis tercapai melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan (Oplah) dengan meningkatkan indeks tanam dari satu menjadi tiga kali setahun.

"Semangat ini luar biasa. Jika target tercapai, bantuan di 2026 akan kami tambah lagi," ujar Amran dalam Rapat Koordinasi Brigade Pangan di Medan, Selasa, 10 Desember 2024.

Menanggapi itu, Penrad mendorong agar Kementerian Pertanian menerapkan hal tersebut di Desa Panca Arga Kabupaten Serdang Bedagai dan Tapanuli Selatan.

Lantas, ia pun menegaskan akan mengawal bantuan yang telah disiapkan Kementerian Pertanian untuk wilayah Sumut.

"Saya akan mendukung desa-desa dan daerah agar bisa selaras dan sinergi program Kementerian Pertanian untuk mendorong produktivitas petani dan akan mengawal bantuan yang disiapkan oleh Kementerian Pertanian untuk Sumut," ucap  Penrad Siagian. (*)