Usaha, Rumah, dan Kendaraan Bukan Satu-satunya Tolok Ukur Penentuan Desil Lengkapnya Simak Beritanya
SOPPENG – Penentuan desil masyarakat sebagai dasar dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial diharapkan dilakukan secara cermat dan mengacu pada kondisi ekonomi yang sebenarnya. Penilaian tidak seharusnya hanya didasarkan pada kepemilikan usaha, rumah, atau kendaraan, karena faktor-faktor tersebut belum tentu mencerminkan tingkat kesejahteraan seseorang.
"Menurut saya, penentuan desil jangan hanya melihat apakah seseorang memiliki usaha, rumah, atau kendaraan. Kondisi ekonomi setiap keluarga berbeda-beda. Ada yang memiliki usaha tetapi penghasilannya menurun, bahkan merugi. Begitu juga rumah atau kendaraan belum tentu mencerminkan kemampuan ekonomi saat ini. Karena itu, pendataan sebaiknya dilakukan berdasarkan kondisi riil dan melalui verifikasi yang objektif agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ujar seorang warga kepada Media ,Sabtu 18/7/26
Memiliki usaha, misalnya, tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang telah berhasil secara ekonomi. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan omzet, menghadapi persaingan yang ketat, bahkan terpaksa menghentikan usahanya akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu. Oleh karena itu, keberadaan usaha semata tidak dapat dijadikan ukuran pasti bahwa seseorang sudah mampu secara finansial.
Hal yang sama juga berlaku terhadap kepemilikan rumah dan kendaraan. Rumah bisa saja merupakan rumah warisan keluarga yang telah dimiliki sejak lama, sementara kendaraan dapat diperoleh melalui fasilitas kredit atau dibeli ketika kondisi ekonomi masih lebih baik. Dengan demikian, kepemilikan aset tidak selalu menggambarkan kemampuan ekonomi seseorang pada saat dilakukan pendataan.
Karena itu, penentuan desil perlu mempertimbangkan berbagai indikator sosial ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah, seperti kondisi pengeluaran rumah tangga, tingkat kesejahteraan, jumlah tanggungan keluarga, kondisi tempat tinggal, akses terhadap layanan dasar, serta hasil verifikasi dan validasi data di lapangan. Pendekatan yang menyeluruh akan menghasilkan data yang lebih akurat dan mengurangi potensi kesalahan dalam penetapan status ekonomi masyarakat.
Penetapan desil yang tepat menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Dengan data yang akurat dan proses verifikasi yang objektif, bantuan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pendataan dan perlindungan sosial.**
.
