Survei Adidaya: 60,3 Persen Publik Puas terhadap Prabowo, Kinerja Menteri Disorot
JAKARTA – Sebanyak 60,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Namun, di sisi lain, 46,5 persen responden menilai para menteri dalam Kabinet Merah Putih belum bekerja secara profesional, berdasarkan survei nasional Adidaya Institute yang dirilis Kamis (15/10/2026).
Hasil survei tersebut memperlihatkan adanya perbedaan penilaian publik terhadap Presiden dan jajaran kabinetnya menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo.
Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Rahman Toha Budiarto, mengatakan tingkat kepuasan terhadap Presiden ditopang oleh penilaian masyarakat terhadap stabilitas politik dan keamanan, gaya kepemimpinan, serta manfaat program prioritas pemerintah.
Dalam survei yang dilaksanakan pada 15–21 September 2026 itu, sebanyak 61,3 persen responden menilai pertahanan nasional cukup kuat. Sementara itu, 54,8 persen menilai keamanan dan ketertiban terjaga, serta 53,5 persen menilai kondisi politik nasional cukup stabil.
Sebanyak 51,3 persen responden juga menyatakan setuju dengan gaya kepemimpinan Prabowo. Di antara kelompok tersebut, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden mencapai 88,7 persen.
Meski demikian, penilaian terhadap pemerintahan secara keseluruhan menunjukkan angka berbeda. Sebanyak 55,6 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, sedangkan 36,2 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden.
Adidaya Institute juga mencatat tingkat kepuasan terhadap Presiden mencapai 90,7 persen di antara responden yang merasakan manfaat sedikitnya 10 dari 17 program unggulan pemerintah. Sebaliknya, angka tersebut turun menjadi 34,2 persen pada responden yang mengaku belum merasakan manfaat satu pun program.
“Ini indikator kuat bahwa kinerja para menteri belum memuaskan publik. Masyarakat bisa langsung menilai manfaat dari layanan masing-masing kementerian. Para menteri harus bekerja lebih keras lagi,” kata Rahman.
Dalam penilaian terhadap anggota kabinet yang dinilai berkinerja baik dalam melayani masyarakat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati posisi teratas dengan 13,5 persen. Berikutnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebesar 11,6 persen dan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar 10,8 persen.
MBG Populer, Tata Kelola Jadi Sorotan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah yang paling dikenal responden, dengan tingkat pengenalan mencapai 93,4 persen. Berikutnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan 81,3 persen.
MBG Populer, Tata Kelola Jadi Sorotan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah yang paling dikenal responden, dengan tingkat pengenalan mencapai 93,4 persen. Berikutnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan 81,3 persen.
Dari sisi penerimaan masyarakat, sebanyak 69,9 persen responden menyatakan setuju terhadap MBG. Sebanyak 66,5 persen menilai program tersebut memberikan manfaat nyata, sementara 61,6 persen menginginkan program itu dilanjutkan.
Survei tersebut juga mencatat 63,0 persen responden mengaku melihat dampak langsung MBG terhadap keluarga. Adapun 63,4 persen menilai program itu berdampak pada perbaikan kesehatan dan gizi.
Namun, persoalan tata kelola masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan 17 program unggulan pemerintah. Sebanyak 28,2 persen responden menyebut tata kelola sebagai masalah utama, disusul sosialisasi sebesar 19,8 persen dan anggaran sebesar 18,3 persen. Sementara itu, 9,8 persen menyoroti persoalan korupsi.
Secara khusus, sebanyak 25,7 persen responden menyoroti korupsi sebagai persoalan dalam program MBG. Pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, angka tersebut tercatat sebesar 12,0 persen.
Kepercayaan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat sebesar 55,0 persen. Sementara itu, 52,9 persen responden menyatakan yakin lembaga tersebut mampu menjalankan program MBG dengan baik.
Survei yang sama mencatat kepuasan terhadap MBG meningkat dari 46,6 persen menjadi 49,6 persen setelah pergantian kepala BGN. Meski demikian, Adidaya Institute mengingatkan bahwa perubahan tersebut masih perlu dicermati karena berada dalam rentang margin of error survei.
Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, merekomendasikan pemeriksaan berkala terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), transparansi anggaran, penyediaan saluran pengaduan, serta pelibatan peternak, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.
Ia juga mendorong pemerintah membuka informasi anggaran MBG pada setiap SPPG dan memublikasikan hasil audit secara berkala.
Metodologi Survei
Adidaya Institute menyatakan survei dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.240 responden di 38 provinsi pada 15–21 September 2026.
Responden dipilih menggunakan metode probability sampling melalui 124 titik sampel yang tersebar di 122 kabupaten/kota. Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 2,78 poin persentase pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam materi rilis yang disampaikan, Adidaya Institute tidak merinci distribusi responden berdasarkan wilayah dan karakteristik demografis maupun metode pembobotan sampel yang digunakan.
Rahman menegaskan, tingginya tingkat kepuasan terhadap Presiden tetap harus diikuti evaluasi pelaksanaan program pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hasil survei ini menjadi gambaran penilaian responden pada periode penelitian. Karena itu, temuan tersebut perlu dibaca dengan memperhatikan metodologi, margin of error, serta keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan program pemerintah.
(Jamira)
